Post by politik antarabangsa on Jun 22, 2006 8:53:29 GMT -1
Politik Internasional Perspektif Hizbut Tahrir
Oleh: KH. M. Shiddiq al-Jawi
Pengantar:
Telaah Kitab kali ini akan mengulas buku Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr yang menerangkan politik internasional dalam pandangan Hizbut Tahrir (HT).
Buku yang terbit tahun 2005 itu merupakan edisi revisi atas buku yang sama yang terbit tahun 1969. Walaupun secara umum isinya sama, edisi 1969 tentu tidak mengcover perkembangan politik mutakhir, semisal konstelasi politik internasional pasca Uni Soviet.
Berikut paparannya.
Latar Belakang
Tujuan penulisan buku Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr (2005) adalah agar pembacanya mempunyai pemahaman yang baik mengenai politik internasional (hlm. 5).
Ada 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi-nya. Pertama: agar umat Islam dapat menjaga eksistensi negara Khilafah dan umat Islam dari segala macam ancaman luar negeri. Kedua: karena umat Islam wajib melaksanakan tugas pokoknya untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ketiga: karena umat Islam harus mengatur secara benar hubungan internasionalnya dengan berbagai umat dan bangsa lain. (hlm. 5). Tiga motif tersebut didasarkan pada asumsi jika Khilafah sudah eksis kembali. Bagaimana dengan kondisi sekarang ketika Khilafah belum ada? Buku tersebut tidak ketinggalan menerangkan, bahwa memahami politik internasional pun sangat penting bagi para pengemban dakwah, agar mereka dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menegakkan Khilafah dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia (hlm. 5).
Pokok-Pokok Pemikiran
Buku Mafâhîm Siyâsiyah itu secara garis besar menyajikan 6 (enam) pokok pemikiran sebagai berikut:
1. Politik dalam konsep dan metode.
HT menawarkan sebuah kerangka teoretik (theoretical framework) untuk memahami perilaku politik setiap negara dalam politik internasional, khususnya negara ideologis (penganut ideologi tertentu).
Kerangka teoretik itu menyatakan, sebuah negara ideologis akan selalu mempunyai konsep (fikrah) dan metode (tharîqah) dalam politik internasionalnya. Konsep di sini maksudnya asas yang digunakan untuk membangun hubungan internasional dengan berbagai negara lain. Adapun metode adalah cara yang digunakan untuk menerapkan konsep tersebut (hlm. 7).
Konsep dan metode politik itu bagi sebuah negara ideologis bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Bagi negara non-ideologis, konsep, dan metodenya dapat berubah-ubah.
Negara berideologi kapitalis, misalnya AS, konsepnya adalah menyebarkan sekularisme. Metodenya adalah penjajahan (imperialisme), yaitu pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi kepada bangsa-bangsa yang dikuasai untuk diekspolitasi (hlm. 9). Sebaliknya, negara berideologi Islam (Khilafah), konsepnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Metodenya adalah jihad fi sabilillah (Afkâr Siyâsiyah, hlm. 19).
Dalam praktiknya, konsep dan metode politik tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk garis politik (khiththah siyâsiyah) dan strategi politik (uslûb siyâsî). Garis politik adalah politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau oleh metode penyebaran ideologi. Adapun strategi politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan garis politik (hlm. 12). Contohnya, garis politik AS di Irak (2003) adalah menduduki Irak dengan atau tanpa legitimasi internasional, lalu mendirikan sebuah pemerintahan Irak yang akan mendapat legitimasi internasional (dengan resolusi PBB) dan legitimasi lokal (dari penduduk Irak). Strategi politik untuk mewujudkan legitimasi lokal itu adalah dengan melaksanakan Pemilu Irak. Kemudian pemerintahan hasil Pemilu ini akan diarahkan untuk memberikan persetujuannya terhadap pendudukan AS (hlm. 12).
Berbeda dengan konsep dan metode politik, garis dan strategi politik ini tidaklah tetap, tetapi dapat berubah-ubah. Contoh perubahan strategi politik adalah strategi AS di Dunia Islam. Pada tahun 50-an dan 60-an AS bertumpu pada revolusi-revolusi militer untuk menempatkan agen-agennya ke kursi kekuasaan. AS juga menggunakan bantuan-bantuan ekonomi seperti utang luar negeri serta apa yang dinamakan "pembangunan". Sekarang, strategi AS bersandar pada solusi-solusi militer dan intimidasi serta kembali bersandar pada berbagai pakta dan pangkalan militer setelah sebelumnya tidak menggunakan cara-cara tersebut (hlm. 18).
Umat Islam tentu harus tahu cara untuk melawan konsep dan metode politik negara-negara Barat, termasuk segala garis dan strategi politiknya. HT pun menjelaskan kiatnya. Untuk menghancurkan garis dan strategi politik Barat yang jahat, umat harus melakukan al-kifâh as-siyâsî (perjuangan politik) dengan jalan membongkar dan melawan berbagai garis dan strategi politik jahat itu. Adapun untuk menghancurkan konsep dan metode politik Barat, umat harus melakukan ash-shirâ' al-fikrî (perang pemikiran) dengan jalan memerangi dan mengecam sekularisme (konsep dasarnya) dan imperialisme (metodenya) (hlm. 18).
2. Posisi Internasional.
Memahami posisi internasional (al-mawqif al-duwali) berbeda dengan memahami perilaku politik tiap negara. Untuk memahami perilaku politik tiap negara, kita harus memahami konsep (fikrah) dan metode (tharîqah) politiknya seperti telah dijelaskan. Adapun untuk memahami posisi internasional, kita harus memahami hubungan internasional yang ada (hlm. 19).
Posisi internasional adalah struktur hubungan-hubungan internasional yang berpengaruh, atau keadaan yang melingkupi negara pertama dan negara-negara yang bersaing dengannya (hlm. 18).
Untuk memahami posisi internasional itu harus dipahami 4 (empat) tipologi negara berikut (hlm.19-20):
Pertama: negara pertama (al-dawlah al-'ûla), yaitu negara yang paling berpengaruh terhadap politik internasional, seperti AS sekarang.
Kedua: negara pengikut (al-dawlah al-tâbi'ah), yaitu negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya, seperti: Mesir terhadap AS dan Kazakhstan terhadap Rusia.
Ketiga: negara satelit (al-dawlah allati fi al-falak), yaitu negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan dalam ikatan sebagai pengikut. Contoh: Jepang terhadap AS; Australia terhadap AS dan Inggris; Kanada terhadap AS, Inggris, dan Prancis; serta Turki terhadap Inggris dan AS.
Keempat: negara independen (al-dawlah al-mustaqillah), yaitu negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai dengan kehendaknya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri, seperti: Prancis, Cina, dan Rusia.
Selain itu, untuk memahami posisi internasional, kita juga harus memahami Konvensi dan UU Internasional yang berlaku di dunia. HT mengingatkan, bahwa UU Internasional sekarang berasal dari tradisi negara-negara Kristen Eropa pada abad ke-16 M yang berusaha menghadang ekspansi jihad Khilafah Utsmaniyah. Jadi, sebutan "internasional" itu sebenarnya dusta dan penipuan (hlm. 30).
Motif-motif yang mendorong konflik internasional juga harus dipahami dalam rangka memahami posisi internasional. Hanya ada dua motif konflik: Pertama, cinta kepemimpinan dan kebanggaan. Kedua, dorongan di balik manfaat-manfaat material. Cinta kepemimpinan (hubb as-siyâdah) bisa berupa cinta kepemimpinan terhadap umat dan bangsa, seperti halnya Nazisme Jerman dan Fasisme Italia; bisa juga berupa cinta kepemimpinan terhadap ideologi dan penyebaran ideologi, sebagaimana halnya negara Khilafah selama hampir 1300 tahun (hlm. 54).
...bersambung...
Oleh: KH. M. Shiddiq al-Jawi
Pengantar:
Telaah Kitab kali ini akan mengulas buku Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr yang menerangkan politik internasional dalam pandangan Hizbut Tahrir (HT).
Buku yang terbit tahun 2005 itu merupakan edisi revisi atas buku yang sama yang terbit tahun 1969. Walaupun secara umum isinya sama, edisi 1969 tentu tidak mengcover perkembangan politik mutakhir, semisal konstelasi politik internasional pasca Uni Soviet.
Berikut paparannya.
Latar Belakang
Tujuan penulisan buku Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr (2005) adalah agar pembacanya mempunyai pemahaman yang baik mengenai politik internasional (hlm. 5).
Ada 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi-nya. Pertama: agar umat Islam dapat menjaga eksistensi negara Khilafah dan umat Islam dari segala macam ancaman luar negeri. Kedua: karena umat Islam wajib melaksanakan tugas pokoknya untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Ketiga: karena umat Islam harus mengatur secara benar hubungan internasionalnya dengan berbagai umat dan bangsa lain. (hlm. 5). Tiga motif tersebut didasarkan pada asumsi jika Khilafah sudah eksis kembali. Bagaimana dengan kondisi sekarang ketika Khilafah belum ada? Buku tersebut tidak ketinggalan menerangkan, bahwa memahami politik internasional pun sangat penting bagi para pengemban dakwah, agar mereka dapat merumuskan strategi yang tepat untuk menegakkan Khilafah dan mendakwahkan Islam ke seluruh dunia (hlm. 5).
Pokok-Pokok Pemikiran
Buku Mafâhîm Siyâsiyah itu secara garis besar menyajikan 6 (enam) pokok pemikiran sebagai berikut:
1. Politik dalam konsep dan metode.
HT menawarkan sebuah kerangka teoretik (theoretical framework) untuk memahami perilaku politik setiap negara dalam politik internasional, khususnya negara ideologis (penganut ideologi tertentu).
Kerangka teoretik itu menyatakan, sebuah negara ideologis akan selalu mempunyai konsep (fikrah) dan metode (tharîqah) dalam politik internasionalnya. Konsep di sini maksudnya asas yang digunakan untuk membangun hubungan internasional dengan berbagai negara lain. Adapun metode adalah cara yang digunakan untuk menerapkan konsep tersebut (hlm. 7).
Konsep dan metode politik itu bagi sebuah negara ideologis bersifat tetap, tidak berubah-ubah. Bagi negara non-ideologis, konsep, dan metodenya dapat berubah-ubah.
Negara berideologi kapitalis, misalnya AS, konsepnya adalah menyebarkan sekularisme. Metodenya adalah penjajahan (imperialisme), yaitu pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi kepada bangsa-bangsa yang dikuasai untuk diekspolitasi (hlm. 9). Sebaliknya, negara berideologi Islam (Khilafah), konsepnya adalah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Metodenya adalah jihad fi sabilillah (Afkâr Siyâsiyah, hlm. 19).
Dalam praktiknya, konsep dan metode politik tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk garis politik (khiththah siyâsiyah) dan strategi politik (uslûb siyâsî). Garis politik adalah politik umum yang dirancang guna mewujudkan salah satu tujuan yang dituntut oleh penyebaran ideologi atau oleh metode penyebaran ideologi. Adapun strategi politik adalah politik khusus mengenai salah satu bagian langkah yang mendukung perwujudan atau pengokohan garis politik (hlm. 12). Contohnya, garis politik AS di Irak (2003) adalah menduduki Irak dengan atau tanpa legitimasi internasional, lalu mendirikan sebuah pemerintahan Irak yang akan mendapat legitimasi internasional (dengan resolusi PBB) dan legitimasi lokal (dari penduduk Irak). Strategi politik untuk mewujudkan legitimasi lokal itu adalah dengan melaksanakan Pemilu Irak. Kemudian pemerintahan hasil Pemilu ini akan diarahkan untuk memberikan persetujuannya terhadap pendudukan AS (hlm. 12).
Berbeda dengan konsep dan metode politik, garis dan strategi politik ini tidaklah tetap, tetapi dapat berubah-ubah. Contoh perubahan strategi politik adalah strategi AS di Dunia Islam. Pada tahun 50-an dan 60-an AS bertumpu pada revolusi-revolusi militer untuk menempatkan agen-agennya ke kursi kekuasaan. AS juga menggunakan bantuan-bantuan ekonomi seperti utang luar negeri serta apa yang dinamakan "pembangunan". Sekarang, strategi AS bersandar pada solusi-solusi militer dan intimidasi serta kembali bersandar pada berbagai pakta dan pangkalan militer setelah sebelumnya tidak menggunakan cara-cara tersebut (hlm. 18).
Umat Islam tentu harus tahu cara untuk melawan konsep dan metode politik negara-negara Barat, termasuk segala garis dan strategi politiknya. HT pun menjelaskan kiatnya. Untuk menghancurkan garis dan strategi politik Barat yang jahat, umat harus melakukan al-kifâh as-siyâsî (perjuangan politik) dengan jalan membongkar dan melawan berbagai garis dan strategi politik jahat itu. Adapun untuk menghancurkan konsep dan metode politik Barat, umat harus melakukan ash-shirâ' al-fikrî (perang pemikiran) dengan jalan memerangi dan mengecam sekularisme (konsep dasarnya) dan imperialisme (metodenya) (hlm. 18).
2. Posisi Internasional.
Memahami posisi internasional (al-mawqif al-duwali) berbeda dengan memahami perilaku politik tiap negara. Untuk memahami perilaku politik tiap negara, kita harus memahami konsep (fikrah) dan metode (tharîqah) politiknya seperti telah dijelaskan. Adapun untuk memahami posisi internasional, kita harus memahami hubungan internasional yang ada (hlm. 19).
Posisi internasional adalah struktur hubungan-hubungan internasional yang berpengaruh, atau keadaan yang melingkupi negara pertama dan negara-negara yang bersaing dengannya (hlm. 18).
Untuk memahami posisi internasional itu harus dipahami 4 (empat) tipologi negara berikut (hlm.19-20):
Pertama: negara pertama (al-dawlah al-'ûla), yaitu negara yang paling berpengaruh terhadap politik internasional, seperti AS sekarang.
Kedua: negara pengikut (al-dawlah al-tâbi'ah), yaitu negara yang terikat dengan negara lain dalam politik luar negerinya dan sebagian masalah dalam negerinya, seperti: Mesir terhadap AS dan Kazakhstan terhadap Rusia.
Ketiga: negara satelit (al-dawlah allati fi al-falak), yaitu negara yang politik luar negerinya terikat dengan negara lain dalam ikatan kepentingan, bukan dalam ikatan sebagai pengikut. Contoh: Jepang terhadap AS; Australia terhadap AS dan Inggris; Kanada terhadap AS, Inggris, dan Prancis; serta Turki terhadap Inggris dan AS.
Keempat: negara independen (al-dawlah al-mustaqillah), yaitu negara yang mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai dengan kehendaknya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri, seperti: Prancis, Cina, dan Rusia.
Selain itu, untuk memahami posisi internasional, kita juga harus memahami Konvensi dan UU Internasional yang berlaku di dunia. HT mengingatkan, bahwa UU Internasional sekarang berasal dari tradisi negara-negara Kristen Eropa pada abad ke-16 M yang berusaha menghadang ekspansi jihad Khilafah Utsmaniyah. Jadi, sebutan "internasional" itu sebenarnya dusta dan penipuan (hlm. 30).
Motif-motif yang mendorong konflik internasional juga harus dipahami dalam rangka memahami posisi internasional. Hanya ada dua motif konflik: Pertama, cinta kepemimpinan dan kebanggaan. Kedua, dorongan di balik manfaat-manfaat material. Cinta kepemimpinan (hubb as-siyâdah) bisa berupa cinta kepemimpinan terhadap umat dan bangsa, seperti halnya Nazisme Jerman dan Fasisme Italia; bisa juga berupa cinta kepemimpinan terhadap ideologi dan penyebaran ideologi, sebagaimana halnya negara Khilafah selama hampir 1300 tahun (hlm. 54).
...bersambung...
